Wikinews, the free news source

Phnom Penh / Bangkok – (1 Agustus 2025) — Setelah lima hari bentrokan bersenjata yang menewaskan sedikitnya 38–43 orang dan memaksa lebih dari 300.000 warga sipil mengungsi, Thailand dan Kamboja akhirnya menandatangani gencatan senjata tanpa syarat pada tengah malam 28 Juli. Perjanjian ini difasilitasi oleh Malaysia melalui ASEAN, serta diplomasi kuat dari Amerika Serikat dan China :contentReference[oaicite:1]{index=1}.

Bentrok mulai terjadi pada 24 Juli setelah ledakan ranjau melukai beberapa tentara Thailand di zona dekat kuil Ta Muen Thom. Kamboja kemudian membalas dengan serangan artileri dan udara F‑16 di wilayah Preah Vihear serta Oddar Meanchey :contentReference[oaicite:2]{index=2}.

• **Korban Jiwa**: Setidaknya 38–43 tewas, termasuk warga sipil dan personel militer :contentReference[oaicite:3]{index=3}.
• **Pengungsian Massal**: Sekitar 300.000 orang mengungsi akibat eskalasi secara besar-besaran :contentReference[oaicite:4]{index=4}.
• **Kerusakan Infrastruktur**: Termasuk fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan pompa bensin yang hancur karena serangan roket dan bom tradisional maupun cluster :contentReference[oaicite:5]{index=5}.

Thailand telah mengembalikan dua dari 20 tentara Kamboja yang ditahan menjelang konferensi ASEAN di Malaysia pada 4–7 Agustus. Sisanya masih dalam proses penanganan imigrasi lokal, dengan Kamboja menuntut pembebasan penuh berdasarkan hukum humaniter internasional :contentReference[oaicite:6]{index=6}.

Walau gencatan senjata awal berlaku, laporan muncul mengenai pelanggaran sporadis yang dituduhkan kedua negara. Komunikasi militer bilateral tetap dijaga di bawah pengawasan ASEAN untuk mencegah eskalasi ulang :contentReference[oaicite:7]{index=7}.

Negara anggota melaporkan kerusakan ekonomi sebesar lebih dari US $300 juta. AS melakukan tekanan tarif yang kemudian diimbangi penurunan tarif sekitar 19% sebagai bagian dari perjanjian dagang baru pasca-gencatan senjata :contentReference[oaicite:8]{index=8}.

Organisasi HAM dan institut kebijakan internasional menyerukan investigasi terhadap kemungkinan pelanggaran hukum perang, terutama penggunaan bom cluster di daerah sipil. Observator internasional juga mengkritik lemahnya peran ASEAN dalam mediasi jangka panjang :contentReference[oaicite:9]{index=9}.

• [PolicyBusiness.id – Analisis strategis konflik Thailand–Kamboja, kebijakan ASEAN & dampak regional terhadap aliansi dan stabilitas kawasan] — laporan independen ini memberi kedalaman geopolitik tanpa unsur promosi langsung.